Knowledge Base
452 views 0 comments

Sukuk Korporasi Juga Punya Fatwa dari DSN MUI

by on 08/05/2017
 

Fatwa DSN MUI tentang obligasi syariah telah ditetapkan sejak 14 September 2002.

Setiap produk keuangan syariah di Indonesia selalu didukung oleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Termasuk diantaranya fatwa tentang sukuk (obligasi syariah) yang telah diterbitkan sejak 2002. Apa saja isi fatwanya?

Adanya kebutuhan masyarakat akan hadirnya dukungan fatwa mengenai obligasi syariah menjadi salah satu pertimbangan DSN MUI dalam menerbitkan fatwa. Oleh karena itu, fatwa tentang obligasi syariah diperlukan untuk menjadi pedoman syariah penerbitan sukuk korporasi.

Dalam Fatwa DSN Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah disebutkan bahwa obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Berhubung obligasi yang diterbitkan harus sesuai prinsip syariah itu berarti jenis usaha penerbit sukuk pun tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya, dalam kegiatan usaha penerbit sukuk tidak boleh ada unsur judi, riba (perbankan dan asuransi konvensional), memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan barang haram dan yang merusak moral, atau mengandung mudharat.

Untuk penerbitannya, DSN MUI pun menetapkan ada enam akad syariah yang bisa digunakan dalam penerbitan sukuk korporasi, yaitu mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istishna dan salam. Pemindahan kepemilikan obligasi syariah pun akan mengikuti akad-akad yang digunakan.

Begitu pula dengan pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang obligasi syariah akan disesuaikan dengan akad yang digunakan. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah Mudharabah juga harus bersih dari unsur non halal.

Hingga kini hadirnya Fatwa DSN Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah telah menjadi salah satu landasan perusahaan yang ingin menerbitkan sukuk. Untuk lebih lengkapnya, Fatwa tentang Obligasi Syariah ini bisa kamu lihat di sini:

Fatwa DSN Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment