Knowledge Base
286 views 0 comments

Regulasi Industri keuangan non bank (IKNB) syari’ah

by on 29/06/2017
 

Berkembangnya produk syari’ah dipercaya akan memperkuat dan melengkapi sektor industri keuangan secara keseluruhan.

Industri keuangan non bank syari’ah merupakan bagian penting dari industri keuangan secara keseluruhan. Berkembangnya produk syari’ah dipercaya akan memperkuat dan melengkapi sektor industri keuangan secara keseluruhan. Di satu sisi, jika dibandingkan dengan produk keuangan konvensional, saat ini porsi produk syari’ah masih relatif kecil. Di sisi lain, potensi serta kebutuhan masyarakat terhadap produk syari’ah diperkirakan akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk dapat memperkuat Industri keuangan non bank syari’ah diperlukannya regulasi.

Untuk dapat memperkuat Industri keuangan non bank syari’ah regulasi perlu dirancang #ACKS Click To Tweet

Beberapa regulasi terkait dengan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) berdasarkan prinsip syari’ah telah diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi pijakan bagi pengembangan industri tersebut. Namun demikian, penyempurnaan serta penambahan beberapa regulasi baru masih sangat diperlukan guna memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif industri keuangan non bank berdasarkan prinsip syari’ah. Pengembangan kerangka regulasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri jasa keuangan berdasarkan prinsip syari’ah di masa mendatang.

Di sektor asuransi, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syari’ah. Penerbitan PMK ini merupakan langkah awal yang perlu segera ditindaklanjuti dengan pengembangan pengaturan yang lebih komprehensif. Prioritas pengembangan peraturan harus diarahkan kepada pengaturan penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syari’ah yang mengedepankan penerapan prinsip-prinsip syari’ah secara konsisten, kinerja operasional yang sehat melalui penerapan disiplin pasar, dan penerapan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang pruden maupun peraturan yang dapat mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Khusus untuk pengembangan SDM, hal ini antara lain dapat dilakukan melalui pengaturan yang mendorong ke arah peningkatan standar kualifikasi dan pengembangan sertifikasi profesi keahlian bagi SDM yang bergerak di bidang usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syari’ah.

Di sektor pembiayaan, telah diterbitkannya Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-03/BL/2007 tanggal 10 desember 2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adanya kerangka regulasi terkait dengan produk-produk pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah telah memberikan dasar bagi berkembangnya kegiatan pembiayaan berbasis syari’ah di perusahaan pembiayaan. Ke depan, pengembangan regulasi akan lebih difokuskan pada pengembangan institusi pembiayaan syari’ah baik berupa regulasi perizinan perusahaan pembiayaan syari’ah maupun unit usaha syari’ah di perusahaan pembiayaan sekaligus regulasi yang terkait dengan permodalan.

Sedangkan untuk dana pensiun, dalam peraturan perundangan saat ini belum diatur ketentuan mengenai dana pensiun syari’ah. Meskipun demikian, dalam praktik tidak tertutup kemungkinan terdapat dana pensiun yang menawarkan skema program berbasis syari’ah bagi pesertanya. Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat mengenai produk dana pensiun syari’ah, ke depan perlu diterbitkan ketentuan mengenai peraturan dana pensiun berbasis syari’ah dalam ketentuan perundangan. Kajian tentang dana pensiun syari’ah telah dilaksanakan dan beberapa prinsip penyelenggaraan dana pensiun syari’ah telah berhasil dirumuskan, meskipun masih terdapat banyak hal yang perlu didiskusikan lebih jauh. Hal-hal pokok mengenai pengaturan dana pensiun syari’ah saat ini telah dituangkan dalam rancangan Undang-Undang Dana Pensiun.

Secara umum, penyusunan serta penyempurnaan regulasi ini tentunya harus selaras dengan kebutuhan dan perkembangan fatwa baru dari Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 99/2015 tentang anuitas syariah untuk program dana pensiun. Dengan dikembangkannya kerangka regulasi di pasar modal dan industry keuangan non bank berdasarkan prinsip syari’ah tersebut diharapkan perkembangan industri pasar modal dan lembaga keuangan syari’ah memiliki dasar yang lebih kuat.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment