227 views 0 comments

Presiden Joko Widodo Resmikan Komite Nasional Keuangan Syariah

by on 27/07/2017
 

Indonesia sudah sepantasnya jadi pusat keuangan syariah dunia.

Presiden RI Joko Widodo meresmikan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) hari ini, Kamis (27/7). Peresmian KNKS dilakukan di Istana Negara dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah, mulai dari kementerian/lembaga, regulator, Majelis Ulama Indonesia, pelaku industri dan akademisi.

Dalam peresmian KNKS, Presiden menyampaikan bahwa dengan modal populasi umat islam terbesar dunia sudah sepantasnya Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia. Jika industri keuangan syariah terus didorong, maka ia akan dapat menjadi solusi utama pembangunan nasional.

“Saya optimis jika industri keuangan syariah betul-betul didorong untuk memperkuat dan mengembangkan maka keuangan syariah bisa menjadi salah satu solusi utama dalam pembiayaan pembangunan di negara kita, baik pembangunan ekonomi umat, infrastruktur, maupun mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial lewat dana-dana sosial keagamaan,” jelasnya, Kamis (27/7).

KNKS dibentuk berdasar Peraturan Presiden No 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite ini dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI kemudian ada Dewan Pengarah yang beranggotakan 10 pimpinan dari unsur pemerintahan dan otoritas terkait.

Dewan Pengarah terdiri dari Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Dewan Komisioner OJK, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tugas-tugas Komite pun selanjutnya akan dilaksanakan oleh manajemen eksekutif.

“Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) adalah wujud komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia secara serius dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.

KNKS mendapat amanat untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan. KNKS juga berperan untuk menyamakan persepsi dan mewujudkan sinergi antara para regulator, pemerintah, dan industri keuangan syariah untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang selaras dan progresif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebagai lembaga koordinasi untuk melaksanakan berbagai strategi perbaikan industri keuangan syariah, KNKS mendorong peran jasa keuangan syariah dalam kegiatan sektor riil dari ekonomi syariah, seperti pembiayaan syariah untuk industri pariwisata moslem – friendly. Selain itu, KNKS diamanatkan untuk mewujudkan keuangan dan ekonomi syariah yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“Di sisi lain, KNKS juga harus bisa menjawab tantangan pembangunan maupun ekonomi terkini, misalnya ada issue tentang ketimpangan pendapatan, maka akan didorong dulu bagaimana kontribusi ekonomi syariah terhadap penanganan masalah ketimpangan tersebut,” jelas Bambang.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment