Knowledge Base
281 views 0 comments

Perjanjian Perwaliamanatan di Sukuk, Apa Isinya?

by on 30/05/2017
 

Ada 15 poin tambahan dalam perjanjian perwaliamanatan sukuk.

Dalam penerbitan sukuk korporasi, kepentingan investor diwakili oleh pihak yang namanya wali amanat. Peran wali amanat ini cukup penting untuk memastikan kepentingan investor terwakili dan haknya seputar investasi di sukuk bisa diperoleh. Oleh karena itu, emiten penerbit sukuk juga wajib untuk menyusun perjanjian perwaliamanatan. Seperti apakah itu?

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, saat mengajukan pernyataan pendaftaran ke OJK, emiten juga harus menyertakan perjanjian perwaliamanatan sukuk. Khusus untuk sukuk, OJK menetapkan emiten untuk memuat 15 poin tambahan di dalam perjanjian perwaliamanatan. Apa saja?

Dalam perjanjian perwaliamanatan sukuk, emiten harus memuat uraian tentang akad syariah dan aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk korporasi. Serta, memaparkan jaminan yang meliputi paling sedikit jenis, nilai dan status kepemilikannya (jika ada).

Selain itu, perjanjian perwaliamanatan juga memuat penjelasan mengenai sumber dana emiten yang digunakan untuk melakukan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik akad syariah dan besaran imbal hasil yang diberikan. Terkait hal itu, perjanjian juga harus berisi rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran bagi hasil.

Di sisi lain, kewajiban wali amanat sukuk yang mewakili kepentingan investor juga harus diuraikan dalam perjanjian. Misalnya untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan guna memastikan kepatuhan emiten terhadap pemenuhan akad syariah, memastikan aset tidak bertentangan prinsip syariah, sampai tetap mewakili kepentingan investor sampai dengan terpenuhinya penyelesaian seluruh kewajiban ketika sukuk berubah menjadi utang piutang.

Di perjanjian perwaliamanatan sukuk juga memuat penggantian aset yang menjadi dasar sukuk jika terjadi hal-hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai sukuk yang diterbitkan. Dengan begitu, didalamnya juga harus ada syarat dan ketentuan jika emiten akan mengubah jenis dan isi akad syariah dan/atau aset yang menjadi dasar sukuk.

Selain hal diatas, ada ketentuan lainnya yang wajib ada di dalam perjanjian. Diantaranya adalah ketentuan mengenai kegagalan emiten dalam memenuhi kewajibannya, mekanisme penanganan dan/atau penyelesaian jika emiten gagal dalam memenuhi kewajiban, serta ketentuan sanksi yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian perwaliamanatan.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment