IKNB Syariah
862 views

OJK Gelar FGD Roadmap Keuangan Syariah

by on 20/09/2016
 

Langkah percepatan penyusunan roadmap sudah dimulai!

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Roadmap Keuangan Syariah Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta pada Rabu, 14 September 2016.

Kegiatan FGD ini dipimpin lansgung oleh Direktur Pasar Modal Syariah dengan didampingi oleh Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan, dan Perizinan Perbankan Syariah, dan Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah, serta beberapa deputi direktur terkait.

Pelaksanaan Focus Group Discussion bertujuan untuk meminta masukan dari pelaku industri jasa keuangan syariah yang terdiri dari 3 (tiga) sektor, yaitu Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, dan Industri Keuangan Non Bank Syariah.

Adapun penyusunan Roadmap tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam Inisiatif Strategis (IS-6) Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Mendorong Akselerasi Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah di Indonesia.Roadmap Keuangan Syariah Indonesia ini diharapkan dapat diterbitkan pada pertengahan tahun 2017.

[bctt tweet=”Roadmap Keuangan Syariah diharapkan terbit pertengahan 2017″ username=”acekaes”]

Sebagaimana diketahui, roadmap ini diluncurkan oleh Menteri/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di ajang 12th World Islamic Economic Forum, Selasa (2/8) lalu.

Menurut Menteri Bambang, setelah lebih dari dua dekade, sistem keuangan syariah telah memiliki infrastruktur keuangan syariah yang solid. Indonesia telah memiliki 34 bank syariah, 53 asuransi syariah, 6 modal ventura syariah, satu pegadaian syariah dan lebih dari 5000 lembaga keuangan mikro syariah, yang melayani 22 juta nasabah.

“Kini saatnya pemerintah Indonesia memperluas sistem keuangan syariah ke dimensi, pasar dan level yang lebih luas. Dalam empat tahun terakhir, Bappenas pun telah berkoordinasi mengembangkan masterplan arsitektur keuangan syariah yang komprehensif,” katanya.

[bctt tweet=”OJK siapkan masterplan arsitektur keuangan syariah yang komprehensif!” username=”acekaes”]

Oleh karena itu, dalam masterplan ini memiliki dua rekomendasi utama. Pertama, peningkatan dan perluasan industri perbankan syariah, pasar modal syariah, industri keuangan non bank syariah dan dana sosial. “Untuk jasa sektor keuangan, masterplan terdiri dari rencana aksi dan intervensi yang mencakup beberapa aspek penting seperti kecukupan modal, pengembangan sumber daya manusia, tata kelola, perlindungan konsumen, sosialisasi, dan jaring pengaman keuangan,” jelas Bambang.

Rekomendasi utama kedua adalah pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah, yaitu sebuah komite koordinasi yang akan memastikan seluruh pemangku kepentingan melaksanakan rencana aksi dalam Masterplan secara efektif. “Komite ini akan diketuai Presiden RI dan wakil ketuanya adalah Wakil Presiden RI,” kata Menteri Bambang menjelaskan.

Details
 
Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment