Knowledge Base
150 views 0 comments

METODE PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

by on 04/07/2017
 

Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang metode penerbitan surat berharga syariah Negara (SBSN) dalam fatwa MUI diata terbagi 2 yaitu ketentuan umum dan ketentuan khusus Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Dalam pasal 1 ayat (1) UU SBSN, pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sukuk yang dikeluarkan harus memenuhi syarat bahwa aset harus riil dan bernilai ekonomis, aktivitas yang dijalankan tidak melanggar prinsip syariah, dan pengembangan dana sukuk memberi dampak pada ekonomi. Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang metode penerbitan surat berharga syariah Negara (SBSN) dalam fatwa MUI diata terbagi 2 yaitu ketentuan umum dan ketentuan khusus

Fatwa DSN MUI NO: 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang metode penerbitan SBSN #ACKS Click To Tweet

KETENTUAN UMUM METODE PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

Dalam ketentuan umum ini Fatwa DSN MUI NO: 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang metode penerbitan surat berharga syariah Negara (SBSN) mengatur 7 metode penerbitan surat berharga syariah Negara dan tatacara bagi hasil serta penentuan harga Surat berharga Syariah Negara yang terdiri dari berikut ini :

7 Metode Penerbitan SBSN :

  1. Secara Lelang SBSN yang dimana metode ini diatur dalam Ketentuan Khusus Fatwa DSN MUI NO: 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang metode penerbitan surat berharga syariah Negara (SBSN)
  2. Secara Bookbuilding yang dimana metode ini diatur dalam Ketentuan Khusus Fatwa DSN MUI NO: 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang metode penerbitan surat berharga syariah Negara (SBSN)
  3. Melalui Peserta Lelang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
  4. Melalui Pengajuan Penawaran Pembelian Kompetitif
  5. Melalui Pengajuan Penawaran Pembelian Non Kompetitif
  6. Melalui Agen Penjual dalam hal ini bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan SBSN
  7. Melalui Agen Pelelang yaitu pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan lelang SBSN

Metode Bagi Hasil SBSN :

Dalam Hal metode pembayaran atau bagi hasil yang akan diberikan kepada para pemegang SBSN dalam Fatwa DSN MUI NO: 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang metode penerbitan surat berharga syariah Negara (SBSN) penentuan Bagi Hasil akan di bagi dalam 2 metode yaitu sebagai berikut :

  1. Imbalan adalah semua pembayaran yang diberikan kepada pemegang SBSN yang dapat berupa sewa. Bagi hasil, margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad yang digunakan sampai dengan jatuh tempo SBSN.
  2. Imbalan Berjalan (accrued return) adalah dana yang dibayarkan oleh investor kepada Pemerintah yang diperlakukan sebagai titipan (wadi’ah) dan akan dikembalikan pada saat pembayaran imbalan pertama kali.

Metode Penentuan Harga SBSN :

Dalam Hal metode Penentuan harga SBSN yang akan di bayarkan oleh  seluruh investor DSN MUI telah menjelaskan dalam Fatwa DSN MUI NO: 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang metode penerbitan surat berharga syariah Negara (SBSN) penentuan harga SBSN akan dibagi dalam 2 metode harga yaitu sebagai berikut :

  1. Harga Seragam (uniform price) adalah tingkat harga yang sama yang dibayarkan oleh seluruh investor yang pemesanan pembeliannya dimenangkan.
  2. Harga Beragam (multiple price) adalah harga yang dibayarkan oleh investor yang pemesanan pembeliannya dimenangkan sesuai dengan harga penawaran masing-masing yang diajukan.

Dalam Hal metode penerbitan SBSN dalam bentuk Lelang dan Bookbuilding DSN MUI menetapkan ketentuan khusus yang mengatur lebih ketat dalam proses penerbitan SBSN tersebut yang terdiri dari :

A. Lelang dan bookbuilding dalam penerbitan SBSN boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Informasi mengenai ketentuan lelang dan bookbuilding, termasuk spesifikasi SBSN yang akan diterbitkan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat;
  2. Tidak ada persekongkolan diantara para pihak yang terlibat;
  3. Tidak ada unsur penipuan
  4. Pemenang lelang atau investor yang pemesanan pembeliannya dimenangkan dalam hal bookbuilding, tidak boleh membatalkan penawaran lelang atau pemesanan pembeliannya secara sepihak;
  5. Pemerintah boleh mengenakan sanksi tertentu termasuk denda (gharamah) untuk memberikan efek jera (ta’zir) kepada pemenang lelang atau investor yang membatalkan penawaran lelang atau pemesanan pembeliannya secara sepihak.

B. Penentuan harga dalam penerbitan SBSN dengan cara lelang atau bookbuilding boleh menggunakan salah satu dari 2 (dua) metode sebagai berikut : 

  1. Harga ditetapkan seragam (uniform price) untuk seluruh penawaran pembelian yang dimenangkan, yang dapat berupa harga lebih besar dari nilai nominal (at premium), lebih kecil dari nilai nominal (at discount) atau sama dengan nilai nominal (at par) SBSN;
  2. Harga ditetapkan beragam (multiple price) sesuai dengan harga penawaran masing-masing investor yang dimenangkan, yang dapat berupa harga lebih besar dari nilai nominal (at premium), lebih kecil dari nilai nominal (at discount) atau sama dengan nilai nominal (at par) SBSN;

C. Ketentuan mengenai harga SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku untuk SBSN yang diterbitkan dengan akad Mudharabah dan Musyarakah yang hanya boleh ditetapkan pada nilai nominal SBSN (at par). 

D. Pada saat penyelesaian (settlement) SBSN, selain harga sebagaimana dimaksud pada angka 2, investor dapat membayar Imbalan Berjalan.

Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.

Fatwa diatas berlaku sejak tanggal 26 Juni 2008 (22 Jumadil Akhir 1429 H) ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Sejak pengesahan UU SBSN dan keluarnya Fatwa Fatwa DSN MUI NO: 70/DSN-MUI/VI/2008  pada 2008, pemerintah telah menerbitkan beberapa jenis sukuk, yaitu seri Islamic Fixed Rate, Sukuk Negara Indonesia (sukuk global), surat perbendaharaan negara syariah, sukuk ritel, sukuk dana haji Indonesia (SDHI) dan sukuk berbasis proyek.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment