Bank Syariah
1621 views

Menjaga Kepatuhan Syariah di Bank Syariah, Perlukah?

by on 09/11/2015
 

Seperti yang kita ketahui bahwa Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip dan hukum syari’at islam. Dimana prinsip dan hukum tersebut bersumber dari al-Qur’an, Hadits, Ijma dan Ijtihad. Jika Bank Syariah tidak mengikuti ketentuan syari’at Islam, maka bank tersebut tidak dapat disebut sebagai Bank Syariah.

Di setiap lembaga keuangan syariah termasuk Bank Syariah memiliki yang namanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peran DPS ini sangatlah penting dan berpengaruh di kegiatan operasional Bank Syariah. Selain menjaga kepatuhan syariah, ia juga memiliki tugas untuk memberikan pendapat terhadap suatu produk baru di Bank Syariah. Dan produk baru tersebut tidak dapat dikeluarkan atau diluncurkan jika belum mendapatkan izin serta persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah.

Pada penelitian berjudul Shari’ah Compliance in Islamic Banking (2014) dengan studi empiris Bank Islam di Banglades yang ditulis oleh Hafij Ullah mejelaskan bahwa 76,05 % responden sangat setuju dan 22,16 % setuju bahwa kepatuhan syariah telah menjadi prioritas pertama dalam melakukan semua transaksi di Bank Syariah Banglades. Tapi disisi lain  pemimpin/otoritas tertinggi Bank Syariah Banglades belum cukup menyediakan program untuk menambah wawasan karyawan dalam lingkup syariah, dimana tiga dari empat bank masih dibawah rata-rata 0,583. Dan lebih khususnya terdapat 50,90% karyawan yang merespon negatif bahwa mereka selalu 100% berusaha untuk mematuhi syariah di seluruh transaksi. Dari penelitian ini juga diketahui bahwa 69,16% sangat setuju jika kepatuhan syariah menjadi penyebab utama masyarakat tertarik ke Bank Syariah di Banglades.

Kepatuhan syariah yang terjadi pada Bank Syariah di Banglades memiliki tiga hambatan, yaitu peraturan pemerintah, peraturan Bank Banglades dan peraturan juga ekonomi Banglades yang berbasis bunga. Lebih spesifiknya lagi telah dijelaskan pada penelitian ini, dimana terdapat 82,04% responden berpendapat bahwa hambatan tersebut terjadi karena peraturan pemerintah. Lalu 68,86% responden berpendapat bahwa disebabkan peraturan Bank Banglades. Dan 88,02% responden berpendapat disebabkan oleh ekonomi banglades yang berbasis bunga. Selain itu terdapat 76,05% respon yang tidak setuju jika kepatuhan syariah adalah hambatan untuk bersaing dengan perbankan konvensional.

Dengan hambatan-hambatan diatas mungkinkah Bank Syariah di Banglades 100% mampu menerapkan kepatuhan syariah? 

Masih berdasarkan penelitian Hafij Ullah, dimana menunjukkan 29,04% respon positif jika Bank Syariah Banglades 100% mampu menerapkan kepatuhan syariah, 61,97% merespon negatif dan 8,98% merspon netral. Lalu terdapat juga 54,19% respon negatif bahwa karyawan bank lebih tertarik mendapatkan keuntungan produktif daripada menerapkan kepatuhan syariah. Dan terkahir terdapat 82,04% menunjukkan bahwa para eksekutif atau pemimpin Bank Syariah di Banglades merasa optimis jika kepatuhan syariah sebenarnya mudah diterapkan di Banglades yang mayoritas negaranya beragama Islam.

Untuk memastikan Bank Syariah sesuai/patuh syariah maka dapat dilakukan Audit Syariah atau Pemeriksaan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bank Syariah di Banglades sendiri mengungkapkan terdapat hambatan dalam melakukan audit syariah seperti, kekurangan tenaga kerja audit, kekurangan auditor berpengetahuan, waktu yang terbatas untuk mengawasi, kurangnya persedian yang memadai, tidak memanfaatkan teknik yang moderen, terdapatnya kesalahpahaman antara pengawas dan pejabat, pengawasan yang tidak setiap waktu, syriah auditor juga pengawas tidak ahli berbahasa inggris dan lain-lain.

Permasalahan keuangan syariah saat ini adalah harus dapat menghadapi tantangan di masa depan. Sehingga diperlukannya penelitian syariah untuk mengembangkan aturan atau pedoman di daerah-daerah perbankan syariah yang masih belum dapat beroperasi. Pada penelitian Hafij Ullah mengungkapkan bahwa terdapat 90,12% respon karyawan Bank Syariah di Banglades setuju bahwa pedoman syariah masih belum spesifik menjelaskan isu-isu perbankan moderen. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran syariah di Bank Syariah Banglades relative tinggi terjadi pada sektor investasi.

Perkembangan Bank Syariah di Indoensia berdasarkan statistik pertumbuhan perbankan syariah (OJK,2105) dalam penelitian Rabitha Nabila Hafa berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan pada 13 Baitul Maal Wa Tamwil di Kota Depok (2015) menjelaskan bahwa pada tahun 2015 tercatat ada 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Agar 198 lembaga keuangan tersebut dapat beroperasi di ranah industri keuangan syariah, maka mereka sudah tentu harus dapat menjaga kepatuhan syariah (shariah compliance).

Pentingnya kepatuhan syariah (shariah compliance) adalah sebagai pembeda anatra Bank Syariah dan Bank Konvensioanl. Salah satu contohnya adalah Bank Konvensional menggunakan perhitungan tarif suku bunga (Interest Rate), sedangkan Bank Syariah menggunakan sistem pembagian bagi hasil (profit-and-loss sharing).

Jadi siapa yang berperan dalam menjaga kepatuhan syariah pada suatu lembaga keuangan syariah?

Maka jawabanya adalah seluruh pihak di dalam lembaga keuangan syariah tersebut mulai dari karyawan hingga pemimpinnya. Dan sudah menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawal Bank Syariah untuk selalu patuh terhadap prinsip-prinsip Syariah. Keberadaan DPS inilah yang juga menjadi pembeda antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.

 

Pada akhir Desember 2015 hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tentu menjadi peluang dan tantangan bagi Indonesia, mulai dari masyarakat, pengusaha juga lembaga keuangan seperti industri keuangan syariah. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK Mulya E Siregar berharap Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat berperan besar dalam meningkatkan kualitas industri keuangan syariah dan menjaga daya saing perbankan syariah Indonesia demi menghadapi MEA.

Mulya E. Siregar juga mengatakan, salah satu cara untuk bersaing dengan perbankan syariah di Asia Tenggara adalah harus meningkatkan kualitas Dewan Pengawas Syariah (DPS), diantaranya melalui pertemuan tahunan, melakukan sertifikasi hingga mengikuti pelatihan di lembaga keuangan syariah. Jadi DPS tidak hanya mengetahui fatwa dan regulasi tapi diharapkan juga memahami manajemen resiko. Sehingga kontribusi DPS dapat dirasakan dalam menjaga kepatuahan syariah di perbankan syariah.

Daftar Pustaka:

Ullah Hafij. 2014. Shari’ah Compliance in Islamic Banking: An Empirical Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Macquarie University.

Hafa, Rabitha Nabila. 2015. Analisis Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan pada 13 Baitul Maal Wa Tamwil di Kota Depok (2015). Skripsi Akuntansi Syariah STEI SEBI Depok. Hal 2.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, Siap? 

Jelang MEA, Dewan Pengawas Syariah Harus Tingkatkan Kualitas

Penulis: Bee Balqis

Details
 
Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment