Pasar Modal Syariah
305 views

Mengenal Surat Perbendaharaan Negara Syariah

by on 28/07/2017
 

Surat Perbendaharaan Negara Syariah bertenor enam bulan.

Sukuk biasanya dikenal sebagai instrumen investasi yang bertenor panjang. Padahal, ada juga loh, sukuk yang tenornya pendek. Bahkan jangka waktunya nggak sampai satu tahun. Pada penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara juga ada sukuk yang tenornya pendek. Namanya, Surat Perbendaharaan Negara Syariah.

Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah sukuk negara yang diterbitkan dengan tenor kurang dari satu tahun dan menggunakan barang milik negara sebagai underlying asset. Biasanya sukuk negara ini diterbitkan dengan tenor enam bulan dan penjualannya dengan diskonto.

Sukuk ini pun diterbitkan hanya di pasar dalam negeri dengan denominasi Rupiah dan ditujukan untuk investor institusi saja. Lalu, apakah Surat Perbendaharaan Negara Syariah juga bisa diperdagangkan seperti sukuk negara bertenor panjang? Tentu saja! Meski bertenor selama enam bulan, Surat Perbendaharaan Negara Syariah juga bisa diperdagangkan di pasar sekunder.

Terus, apa sih tujuan pemerintah menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara Syariah yang jangka waktunya pendek? Sukuk negara ini diterbitkan dalam rangka memenuhi kebutuhan arus kas jangka pendek pemerintah akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran (cash mismatch) dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran.

Tak hanya itu, penerbitan Surat Perbendaharaan Negara Syariah juga bertujuan menyediakan instrumen likuiditas di pasar keuangan syariah, agar pasar semakin berkembang. Penerbitan sukuk ini juga dimaksudkan sebagai diversifikasi instrumen surat berharga syariah negara dan optimalisasi sistem arus kas APBN.

Bagaimana proses penerbitannya? Sukuk negara ini diterbitkan lewat proses lelang yang dilakukan oleh pemerintah secara reguler setiap dua minggu sekali. Dari sisi kesesuaian syariah, Surat Perbendaharaan Negara Syariah juga telah didukung oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan opini syariah.

Penerbitan sukuk yang pertama kali dilakukan pada 4 Agustus 2011 ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 72/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back. Kemudian, sukuk di-review dari aspek syariah oleh DSN-MUI dan telah dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah melalui Pernyataan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) Nomor B-250/DSN-MUI/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment