Knowledge Base
713 views 0 comments

Mengenal Skema Sukuk Dana Haji

by on 10/07/2017
 

Sukuk dana haji Indonesia menggunakan akad Ijarah Al Khadamat.

Sejak 2009, Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan telah sepakat untuk melakukan penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat ke dalam instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Melalui Sukuk Dana Haji Indonesia, kini outstandingnya telah mencapai Rp 36,67 triliun.

Sukuk Dana Haji ini pun diterbitkan dengan menggunakan akad Ijarah Al-Khadamat. Apa itu? Ijarah Al Khadamat merupakan pengembangan akad dari Fatwa DSN-MUI Nomor 9/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, sehingga menjadi salah satu dasar kebolehan transaksi sukuk dengan akad ijarah al-Khadamat. Struktur ini juga telah memperoleh Pernyataan Kesuaian Syariah DSN MUI Nomor B-118/DSN-MUI/III/2009 tanggal 31 Maret 2009.

Jadi apa itu Sukuk Negara Ijarah Al Khadamat? Sukuk Ijarah Al-Khadamat adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk menyediakan suatu jasa tertentu dan mendapatkan fee atas penyediaan jasa tersebut. Dengan begitu, investor menjadi pemilik jasa dan berhak mendapatkan fee atas penyediaan jasa tersebut.

Di sisi lain, jenis sukuk ini juga bisa dikategorikan ke dalam jenis sukuk yang merepresentasikan kepemilikan atas jasa yang tersedia di masa yang akan datang. Dalam penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia, yang menjadi underlying asset adalah jasa layanan haji, seperti pemondokan, katering, atau penerbangan.

Lalu, apa saja fitur dari Sukuk Dana Haji Indonesia ini? Setidaknya ada lima fitur unik pada Sukuk Dana Haji, yaitu penerbitannya dilakukan secara private placement, imbalannya dapat bersifat tetap (fixed), menggunakan jasa layanan haji sebagai dasar penerbitan, dapat diterbitkan dalam tenor jangka menengah-panjang, dan tidak dapat diperdagangkan.

Penerbitan Sukuk Dana Haji ini pun dilakukan dalam denominasi Rupiah dan pembayaran imbalannya dilakukan setiap bulan. Nah, lalu seperti apa sih skema penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia ini? Yuk, simak keterangannya melalui skema di bawah ini:

Keterangan:

  1. Perjanjian penyediaan jasa layanan haji oleh Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah (akad ijarah al-khadamat)
  2. Penerbitan SBSN (Sukuk Dana Haji Indonesia/SDHI) oleh Perusahaan Penerbit SBSN sebagai bukti atas bagian penyertaan/kepemilikan investor terhadap Aset SBSN berupa jasa layanan haji
  3. Dana hasil penerbitan SBSN dari investor (pembeli SBSN) kepada Perusahaan Penerbit SBSN
  4. Pemberian kuasa (wakalah) dari Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah untuk pengadaan jasa layanan haji
  5. Penyerahan dana pengadaan jasa layanan haji dari Perusahaan Penerbit SBSN kepada Pemerintah.
  6. Pengadaan jasa layanan haji oleh Pemerintah selaku Wakil.
  7. Laporan pengadaan jasa layanan haji dari Pemerintah selaku Wakil kepada Perusahaan Penerbit SBSN selaku Muwakkil
  8. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima pengadaan jasa layanan haji antara Pemerintah dengan Perusahaan Penerbit SBSN
  9. Pembayaran ujrah jasa layanan haji oleh Pemerintah selaku pengguna jasa kepada Pemegang SBSN selaku penyedia jasa melalui Agen Pembayar
  10. Dana pelunasan SBSN
  11. Jatuh tempo SBSN

(Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan)

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment