Knowledge Base
340 views 0 comments

Mengenal Skema Akad Sukuk Negara Ijarah Asset to be Leased

by on 06/07/2017
 

Sukuk Negara Ijarah Asset to be Leased telah didukung fatwa DSN MUI.

Dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pemerintah Indonesia menggunakan beberapa akad keuangan syariah. Salah satunya adalah Ijarah Asset To Be Leased. Akad ini dipakai untuk menerbitkan sejumlah seri sukuk, diantaranya penerbitan project based sukuk dan sukuk ritel.

Seperti apa sih akad Ijarah Asset to be Leased itu? Ijarah Asset to be Leased adalah akad ijarah yang obyek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian obyek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.

Nah, dalam Fatwa DSN MUI No 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Asset to be Leased, yang dimaksud dengan SBSN Ijarah Asset To Be Leased adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN yang menjadi obyek ijarah, baik yang sudah ada maupun akan ada.

Obyek ijarah ini bisa berupa manfaat dari barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Dalam penerbitan sukuk negara, yang menjadi obyek ijarah adalah aset seperti barang milik negara berupa tanah atau bangunan, maupun proyek pembangunan. Lalu, seperti apa skema sukuk Ijarah Asset to be Leased ini? Yuk kita simak skemanya di bawah ini!

Keterangan Struktur:

I. Penerbitan SBSN:

1. Pemesanan Obyek Ijarah dengan spesifikasi tertentu oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN) untuk disewa melalui akad Ijarah Asset to be Leased.

2a. Pemberian kuasa (Wakalah Agreement) oleh PP SBSN kepada Pemerintah dalam rangka pembangunan proyek yang akan dijadikan sebagai obyek Ijarah.

2b. Pembelian (Akad Bai’) tanah dan/atau bangunan yang berupa Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai bagian obyek Ijarah (dalam hal diperlukan).

3. Penerbitan SBSN oleh PP SBSN sebagai bukti atas bagian penyertaan investor terhadap Aset SBSN

4. Dana hasil penerbitan SBSN (Proceeds) dari investor kepada PP SBSN.

5. Proceeds dari PP SBSN (Pemberi Kuasa) kepada Pemerintah (Wakil).

II. Pembayaran Imbalan SBSN

6. Akad Ijarah Asset to be Leased antara Pemerintah (Penyewa) dengan PP SBSN (Pemberi Sewa).

7. Pembayaran uang sewa (ujrah) secara periodik oleh Pemerintah kepada PP SBSN, untuk diberikan kepada investor sebagai imbalan SBSN.

8. Pembayaran imbalan SBSN secara periodik kepada investor melalui Agen Pembayar.

9. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima proyek antara Pemerintah (wakil) dan PP SBSN (Pemberi Kuasa).

III. Jatuh Tempo SBSN:

10. Pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah dari pemegang SBSN melalui Perusahaan Penerbit SBSN (Akad Bai’) pada saat jatuh tempo.

11. Pembayaran atas pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah kepada pemegang SBSN melalui Agen Pembayar sebagai pelunasan SBSN.

12. Jatuh tempo dan Pelunasan SBSN.

(Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI)

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment