Knowledge Base
414 views 0 comments

Mau Nerbitin Sukuk? Cek Dulu Aturannya!

by on 05/05/2017
 

Biaya penerbitan sukuk lebih murah dari obligasi konvensional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini sedang terus berupaya mendorong korporasi untuk menerbitkan sukuk. Jika dibanding sukuk negara yang jumlahnya telah mencapai Rp 423,29 triliun, outstanding sukuk korporasi memang masih minim yaitu sekitar Rp 11,75 triliun.

Padahal, landasan hukum positif sukuk sudah jelas, sehingga korporasi tak perlu ragu lagi untuk menerbitkan sukuk. Pada 2015, OJK tak hanya menerbitkan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang menjadi landasan implementasi syariah di pasar modal.

OJK telah menerbitkan Peraturan OJK POJK Nomor 18 Tahun 2015 #AkuCintaKeuanganSyariah Click To Tweet

Di tahun yang sama, OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. POJK ini merupakan penyempurnaan dari peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.

Selain itu, untuk meringankan beban perusahaan penerbit sukuk, OJK juga memberikan pungutan pendaftaran penerbitan sukuk yang lebih ringan dibanding obligasi konvensional, loh. Ketentuan tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK.

Nah, apa saja isi dari POJK Nomor 18 Tahun 2015, POJK Nomor 53 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014?

POJK Nomor 18 Tahun 2015 memuat ketentuan terkait aset yang bisa menjadi dasar penerbitan sukuk, kewajiban emiten penerbit sukuk untuk mematuhi pula Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, persyaratan dokumen yang diperlukan, informasi yang harus termuat di dalam prospektus, hingga mengenai wali amanat sukuk.

Sementara, dalam POJK Nomor 53 Tahun 2015 tentang Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memuat berbagai akad yang bisa dipakai penerbit sukuk ketika memutuskan akan menerbitkan obligasi syariah. Di POJK ini ada enam akad yang bisa digunakan, yaitu mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna, wakalah dan kafalah.

Selain peraturan diatas, OJK juga sudah melonggarkan pungutan terhadap penerbitan sukuk. Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK disebutkan bahwa pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum obligasi dan sukuk dikenakan sebesar 0,05 persen.

Namun, ada yang berbeda antara maksimal pungutan yang dikenakan pada obligasi dan sukuk. Pada peraturan tersebut, pungutan pernyataan pendaftaran obligasi maksimal dikenakan Rp 750 juta, sementara untuk sukuk maksimal pungutannya hanya Rp 150 juta.

Nah, ternyata menerbitkan sukuk itu jelas dan lebih longgar daripada obligasi, kan?

Peraturan OJK yang menjadi landasan hukum penerbitan sukuk di Indonesia :

  1. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
  2. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
  3. Peraturan OJK Nomor 53 Tahun 2015 tentang Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK
Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment