Bank Syariah
325 views

LPS dan DSN MUI Siapkan Fatwa Pedoman Penjaminan Simpanan Syariah

by on 28/07/2017
 

Dana penjaminan syariah bisa diinvestasikan di surat berharga syariah.

Dalam rangka mendorong penjaminan simpanan yang diinginkan masyarakat sekaligus berdasar prinsip syariah, Lembaga Penjamin Simpanan terus melakukan kajian dan menyusun fatwa baru bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fatwa itu soal pedoman penjaminan simpanan di bank syariah.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan Halim Alamsyah mengatakan, di dalam fatwa tersebut nantinya akan diatur sejumlah ketentuan. “Di dalamnya akan diatur karakteristik penjaminan syariah, proses penjaminan syariah, dan penggunaan dana jaminan syariah,” katanya dalam Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Jumat (28/7).

Sementara, untuk akad yang digunakan, lanjut dia, kemungkinan akan memakai akad kafalah. Di sisi produk pendanaan yang akan dijamin pun bisa berupa produk dana dengan akad wadiah dan akad lainnya termasuk investasi dengan akad mudharabah sepanjang berbentuk giro, tabungan atau deposito.

“Untuk batasan penjaminan dan tingkat premi akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pengumpulan premi bank umum syariah dan unit usaha syariah akan dilakukan terpisah dari bank induk. LPS akan buat rekening terpisah untuk premi unit usaha syariah yang dibayarkan oleh induknya,” jelas Halim.

Di sisi pengelolaan dana, tambah Halim, dana penjaminan syariah nantinya hanya akan diinvestasikan pada surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan atau Bank Indonesia. “Sementara, untuk pembayaran klaim tidak ada perubahan dari konvensional. Klaim nasabah dibayarkan dari dana penjaminan syariah dan klaim sedapat mungkin dibayar lewat bank syariah,” ujarnya.

Di lain pihak, ia menuturkan jika terjadi kekurangan dana dari premi bank syariah, yang saat ini berjumlah Rp 1,7 triliun, saat ada bank syariah yang dilikuidasi, maka LPS bisa melakukan pinjaman. “Tentu dalam hal ini kami harus melakukan pinjaman. LPS diperbolehkan mengeluarkan surat utang berdasar qardhul hasan dan ini wajib dikembalikan industri ketika pembayaran premi periode berikutnya,” kata Halim.

Setelah menyusun fatwa pedoman penjaminan simpanan syariah, LPS dan DSN MUI pun akan menyusun Fatwa Pedoman Resolusi Bank Syariah. “Dalam lima tahun ke depan diharapkan penjaminan simpanan nasabah dan resolusi bank syariah bisa diterapkan lebih baik dan mudah-mudahan masyarakat semakin yakin akan penghimpunan dana di bank syariah,” tandasnya.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment