Pasar Modal Syariah
354 views

Lima Fakta yang Perlu Kamu Tahu Soal Imbal Hasil Sukuk Negara

by on 19/07/2017
 

Sukuk negara memberikan imbal hasil nan kompetitif.

Saat mau investasi di suatu instrumen investasi syariah pasti salah satu hal yang menjadi pertimbangan investor adalah terkait dengan imbal hasilnya. Wajar kalau investor nyari imbal hasil yang kompetitif. Namanya juga investasi. Pasti pengen dapet imbalan investasi yang paling menguntungkan, dong.

Nah, salah satu instrumen investasi syariah yang dikenal investor memberikan imbal hasil yang kompetitif adalah sukuk negara. Imbal hasil sukuk ritel misalnya, dalam beberapa waktu terakhir imbalan sukuk ritel cukup bersaing dengan produk investasi syariah lainnya. Kisarannya antara 6-12 persen. Asyik kan?

Tapi, mungkin sebagian dari kamu bertanya-tanya, kira-kira seperti apa sih penetapan imbal hasil sukuk negara yang dilakukan oleh pemerintah? Berdasar faktor apa sajakah pemerintah menetapkan imbal hasil tersebut? Kalau kamu penasaran, yuk simak lima fakta yang perlu kamu ketahui soal imbal hasil sukuk negara!

  1. Menggunakan benchmark

Berdasarkan international best practice, jika pemerintah menerbitkan sukuk negara dalam mata uang asing, maka imbal hasilnya ditentukan dengan menggunakan benchmark pada tingkat bunga internasional, misalnya Libor atau US Treasury ditambah dengan margin.

Sementara untuk penentuan imbalan sukuk negara yang diterbitkan di pasar dalam negeri dapat menggunakan benchmark dalam negeri. Misalnya dengan mempertimbangkan suku bunga Bank Indonesia, suku bunga deposito atau yield obligasi negara dengan tenor yang setara.

  1. Penentuan imbalan sebelum penerbitan diperbolehkan asal bersifat tetap

Penentuan imbalan sukuk negara sebelum penerbitan diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal tersebut berlaku apabila penerimaan dari aset sukuk yang digunakan bersifat tetap (fixed) sesuai dengan akad yang digunakan.

Adapun akad yang memberikan imbalan bersifat tetap antara lain akad Ijarah (sewa), Murabahah (jual beli) dan Istishna’.  Penentuan imbalan sukuk negara yang bersifat tetap tersebut dapat dianalogikan dengan dibolehkannya penentuan tarif sewa rumah yang bersifat tetap sebelum ditempati oleh penyewa.

  1. Imbal hasil tidak bisa ditentukan sebelum penerbitan jika penerimaan tidak tetap

Nah, berbeda dengan ketentuan sebelumnya, jika penerimaan dari underlying asset yang digunakan tidak tetap, maka imbalan tidak bisa ditentukan sebelum penerbitan. Misalnya, menggunakan saham sebagai underlying asset dimana deviden yang dihasilkan nilainya tidak tetap/sama setiap tahun. Namun, sampai saat ini konsep imbal hasil yang bersifat tidak tetap belum diterapkan di sukuk negara.

  1. Pembayaran imbal hasil dijamin pemerintah

Pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk negara pada saat jatuh tempo dijamin secara penuh oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dana untuk pembayaran imbalan dan nilai nominal tersebut dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun anggaran, yang ditetapkan melalui Undang-Undang APBN.

  1. Imbal hasil dikenakan pajak

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Kegiatan Usaha Berbasis Syariah, ketentuan perpajakan terhadap sukuk negara sama dengan perlakuan pajak terhadap Surat Utang Negara. Dengan begitu, pajak penghasilan yang dikenakan terhadap imbalan sukuk negara jangka panjang adalah sebesar 15 persen, sementara pajak untuk sukuk negara berjangka pendek sebesar 20 persen.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment