Pasar Modal Syariah
351 views

KNKS Diharapkan Dorong Penerbitan Sukuk BUMN

by on 09/08/2017
 

Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dinilai dapat memudahkan koordinasi dan sinergi kebijakan keuangan syariah di negeri ini. Namun, seperti apa koordinasi dan sinergi itu?

Diresmikan oleh Presiden RI,  Joko Widodo pada 27/7, KNKS ini didirikan guna mengembangkan potensi sekaligus menjawab tantangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) ini melalui Peraturan Presiden No. 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah.

Komite ini dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI. Dengan didukung oleh Dewan Pengarah yang beranggotakan 10 pimpinan dari unsur pemerintahan dan otoritas terkait, yaitu Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Umum IAEI, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Dewan Komisioner OJK, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sebagai lembaga non-struktural yang bertugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional, pembentukan KNKS dinilai sudah  tepat.

Deputi Direktur Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (DPMS OJK), Muhammad Touriq kepada AkuCintaKeuanganSyariah, minggu lalu, menilai pemerintah sudah tepat membentuk KNKS. Karena, yang diperlukan untuk industri syariah saat ini adalah koordinasi dan sinergi kebijakan. “KNKS adalah tools yang tepat, tinggal konsep ini diekskusi dengan baik, koordinasi dan dieksekusi dengan baik. Sekarang yang menjadi pertanyaan eksekusinya?”, kata Touriq menjelaskan.

Sukuk BUMN
Sebagaimana diketahui, KNKS sudah dibentuk sejak awal tahun, namun belum diresmikan saat itu. Baru diumumkan saja. Lalu, sekarang sudah tujuh bulan, tapi eksekusinya belum terlihat. Padahal, saat ini adalah momentum yang tepat. “Eksekusinya jangan sampai momentumnya lewat. Sekarang momentumnya sedang tepat. Pertama, Indonesia rating-nya bagus sehingga, daya tarik investor itu besar. Kedua, di industri keuangan syariah, sukuk di Malaysia sedang slow down, artinya akan ada dana-dana global yang mencari tempat baru. Ini momentum!”, kata Touriq menjelaskan.

Sukuk Malaysia Slow Down, akan ada dana global yang mencari tempat baru! Click To Tweet

Oleh karena itu, pengamat ekonomi dan keuangan syariah ini berharap, koordinasi kebijakan keuangan syariah dapat segera dilakukan. Kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan industri keuangan syariah. Contoh kongkritnya, menurut Touriq, misalnya ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang diarahkan membantu program pemerintah di sektor infrastruktur dan energy. “BUMN ini butuh pendanaan, daripada dia (BUMN-red) menerbitkan obligasi, lebih baik menerbitkan sukuk. Itu kan membutuhkan kebijakan Menteri BUMN. Jadi, Presiden bisa memerintahkan Menteri BUMN untuk menerbitkan sukuk. Kalau mau lebih nendang lagi, meminta ke Menteri Keuangan (Menkeu), misalnya untuk sukuk BUMN ada insentif pajaknya”, kata Touriq menjelaskan. Akhirnya, BMUN yang punya tugas membantu program-program pemerintah pun akan lebih terbantu dalam melaksanakan tugasnya tersebut.

Contoh lainnya, sukuk itu harus ada yang membeli, permintaannya harus diciptakan. “Bisa saja, Presiden meminta kepada Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) untuk membeli sukuk. Dengan begitu, BUMN akan didorong untuk menerbitkan sukuk karena pembelinya sudah jelas, baik penawaran maupun permintaannya sudah tercipta.  Ini pun akan berdampak kepada, besaran pasar sukuk BUMN khusunya dan sukuk pada umumnya akan membesar. Ketika membesar, skala ekonomi meningkat, likuiditas meningkat. Dampaknya kepada produk turunan, ketika sukuk ramai di pasar, reksa dana syariah pun meningkat. Jadi ada efek multiplier-nya”, kata Touriq menjelaskan.

Jika BUMN sudah aktif menerbitkan sukuk, swasta mengikuti Click To Tweet

Hal menarik lainnya, biasanya menurut Touriq, jika BUMN sudah aktif menerbitkan sukuk, korporasi swasta akan mengikuti.

Ini Momentumnya!
Memang, struktur KNKS itu isinya orang-orang penting pengambil kebijakan di negeri ini.  Personelnya para menteri, lalu aka nada Direktur Ekskutif yang lebih teknis sifatnya. Sementara para menteri ini lebih di sektor kebijakan.

Di luar sektor keuangan syariah, di filantropi Islam misalnya. Jika KNKS juga hendak menyinergikannya, menurut Touriq itu bagus. Potensi dana sosial itu besar dan bisa bisa diproduktifkan. Dan apapun bentuk sinerginya, tujuan akhirnya haruslah bisa menyejahtarakan masyarakat.

Nah, Touriq menyimpulkan, “Ini momentumnya, jangan sampai momentum yang penting ini hilang. Apalagi, kita akan segera menyambut 2025, bonus demografi. Keuangan syariah Ini mestinya digarap lebih serius”, kata Touriq.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment