IKNB Syariah
1218 views

Ini Sembilan Fatwa DSN MUI Terbaru!

by on 21/03/2017
 

Salah satu fatwa DSN MUI dinilai kontroversial.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mensosialisasikan sembilan fatwa terbarunya yang diterbitkan pada 2016. Sembilan fatwa baru tersebut fatwa terkait perbankan syariah dan non perbankan syariah, mulai dari wakaf manfaat asuransi syariah, rumah sakit syariah, pariwisata syariah dan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.

Wakil Ketua DSN MUI Adiwarman Azwar Karim mengatakan, DSN MUI mengeluarkan fatwa Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang akad al ijarah al Maushufah di al Dzimmah. Akad ini merupakan akad dimana nasabah dapat menyewa sesuatu tapi barang yang disewa belum ada dan baru mau dibangun.

“Selanjutnya ada fatwa Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 tentang akad al ijarah al Maushufah di al Dzimmah untuk produk pembiayaan pemilikan rumah indent. Insya Allah ini banyak penggunaan terutama proyek properti maupun infrastruktur yang tahun ini diharapkan menjadi tulang punggung pertumbuhan keuangan syariah,” jelasnya, Selasa (21/3).

Berikutnya fatwa Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi subyektif berdasarkan prinsip syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena pada 2016 dirasakan banyak kesulitan yang dihadapi pelaku bisnis sehingga memerlukan adanya takeover dari satu lembaga ke lembaga yang lain. Proses itu akan difasilitasi dengan akad novasi subjektif.

“Berikutnya fatwa nomor 104 tentang Subrogasi terkait dengan fatwa Nomor 103 karena kesulitan di lapangan yang dialami pebisnis membuat harus take over diakibatkan struktur pembiayaan, maka kami fasilitasi dengan dua fatwa yaitu Novasi subyektif dan subrogasi,” papar Adiwarman.

Sementara, lanjut Adiwarman, Fatwa Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil istitsmar pun menjadi fatwa yang dinilai kontroversial. Fatwa itu menjadi yang pertama di dunia dan menjadi ciri khas dari Indonesia.

“Kalau di luar negeri di akad mudharabah, musyarakah itu yang namanya modal tidak boleh dijamin, kalau untung rugi ya sama-sama. Tapi praktek di lapangan banyak tantangannya karena itu di Indonesia mengeluarkan fatwa yang khas Indonesia dan sepengetahuan kami ini satu-satunya yang menjamin modal mudharabah dan musyarakah kembali utuh,” jelasnya.

Fatwa Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah pun menjadi yang ditunggu-tunggu oleh pelaku asuransi syariah. “Kalau orang meninggal, uang pertanggungan didapatkan ahli waris tapi ini uang pertamggungannya bisa diwakafkan jadi uang pertanggungan orang meninggal boleh diwakafkan,” cetus Adiwarman.

Di sisi lain, Fatwa Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah muncul karena di lapangan kini sudah bertumbuh banyak sekali rumah sakit hingga puskesmas. “Banyak yang menimbulkan kegelisahan di kalangan umat bagaimana dengan rumah sakit tertentu, maka ini kami berikan fatwa rumah sakit syariah sehingga masyarakat punya pegangan dan tidak perlu kuatir pergi ke rumah sakit tertentu apabila rumah sakit itu sudah punya sertifikat sebagai rumah sakit syariah,” ujarnya.

Berikutnya, Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah merupakan permintaan dari pemerintah demi mendorong pertumbuhan wisata, salah satunya wisata syariah. Melalui fatwa ini, DSN MUI mengharapkan bisa mengokohkan Indonesia sebagai destinasi wisata syariah terkemuka di dunia. “Diharapkan Sumatera Barat dan daerah lainnya dapat menjadi destinasi wisata syariah,” kata Adiwarman.

Sementara, Fatwa Nomor 109/DSN-MUI/X/2016 tentang pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah berasal dari permintaan Bank Indonesia (BI). “Ini fasilitas yang dimiliki BI jika ada bank syariah kesulitan likuisidtas tapi belum di level sakit dan butuh likuditas jangka pendek maka dikeluarkanlah fasilitas likuiditas jangka pendek,” pungkasnya.

Details
 
Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment