Knowledge Base
658 views 0 comments

Ini Lima Fatwa DSN MUI Soal Sukuk Negara!

by on 05/07/2017
 

Fatwa-fatwa tentang sukuk negara diterbitkan pada rentang waktu 2008-2014.

Dalam setiap penerbitan suatu produk keuangan syariah harus dilandasi oleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Begitu pula dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara yang diterbitkan oleh pemerintah.

Usai Undang-undang No 19 Tahun 2008 tentang SBSN disahkan, DSN MUI pun menerbitkan fatwa mengenai SBSN yang menjadi pedoman penerbitan SBSN. Tak hanya mengeluarkan fatwa tentang SBSN, DSN MUI juga menerbitkan beberapa fatwa lagi terkait sukuk negara.

tercatat ada 5 fatwa yang khusus ditujukan untuk Sukuk Negara #ACKS#PasarModalSyariah Click To Tweet

Dilansir dari laman DSN MUI, tercatat ada lima fatwa yang khusus ditujukan untuk mendorong penerbitan sukuk negara di tanah air dalam rangka memperluas sumber pembiayaan negara. Fatwa-fatwa tersebut pun diterbitkan pada rentang waktu 2008-2014. Apa saja fatwa-fatwa DSN MUI soal sukuk negara? Yuk, simak di sini!

  1. Fatwa DSN MUI No 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Fatwa ini menjadi pedoman dasar dalam penerbitan SBSN. Di dalamnya memuat pengertian SBSN, kriteria aset yang menjadi dasar penerbitan SBSN, imbalan, dan perusahaan penerbit SBSN. Fatwa ini juga memuat akad-akad yang bisa digunakan untuk penerbitan sukuk negara dan sejumlah ketentuan terkait penggunaan aset, dana hasil penerbitan SBSN, pembelian SBSN sebelum jatuh tempo, hingga pembayaran imbalan.

  1. Fatwa DSN MUI No 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN

Menyusul fatwa No 69 tentang SBSN, DSN MUI membuat fatwa No 70 memuat penjelasan terkait dua metode penerbitan SBSN, yaitu metode lelang dan bookbuilding. Selain itu, di fatwa ini disampaikan pula metode penentuan harga dalam penerbitan SBSN dengan cara lelang atau bookbuilding.

  1. Fatwa DSN MUI No 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back

Fatwa ini merupakan fatwa yang memberikan penjelasan rinci tentang penerbitan sukuk negara Ijarah yang menggunakan mekanisme sale and lease back. Sale and lease back adalah jual beli aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual.

  1. Fatwa DSN MUI No 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Asset to be Leased

Seiring waktu, muncul pula kebutuhan pemerintah untuk menerbitkan sukuk dengan akad Ijarah Asset to be Leased, sehingga DSN MUI pun mengeluarkan fatwa ini. Ijarah Asset to be Leased adalah akad ijarah yang obyek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian obyek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.

  1. Fatwa DSN MUI No 95/DSN-MUI/VI/2014 tentang SBSN wakalah

Fatwa ini hadir mengingat fleksibilitas penerbitan dan pengelolaan SBSN semakin berkembang, sehingga diperlukan dukungan fatwa untuk SBSN berakad wakalah. Fatwa DSN MUI No 95 memuat ketentuan umum mengenai penerbitan sukuk wakalah, aset SBSN wakalah yang menjadi dasar penerbitan, hingga kewajiban penerbit SBSN.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment