Bank Syariah
611 views

Denda Keterlambatan Pembayaran Atas Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah Apakah Riba ?

by on 09/09/2017
 

Lembaga keuangan syariah (LKS) muncul sebagai alternatif pilihan masyarakat muslim. LKS hadir karena adanya kegelisahan masyarakat yang sering bersinggungan dengan praktik keuangan konvensional.

Kredit dalam pembiayaan syariah menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, tetapi tetap dalam kooridor syariah. Penyediaan jasa kredit atau pembiayaan pun menjadi salah satu unggulan lembaga keuangan syariah.

Namun hingga saat ini minat dari masyarakat untuk menggunakan fasillitas pembiayaan perumahan syariah masih minim. Hal tersebut lantaran kurangnya pemahaman dan keraguan dari masyarakat terhadap KPR syariah.

Hal ini disebabkan oleh isu denda keterlambatan pembayaran cicilan yang beredar dalam masyarakat. Dimana hal tersebut juga telah tercantum dalam fatwa MUI no 17 tahun 2000 tentang sanksi pembiayaan syariah.

Denda Keterlambatan Di Bank Syariah Apakah Riba ? #BankSyariah#JadiLebihBaik Click To Tweet

Sehingga menimbulkan presepsi Layaknya lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah pun menetapkan denda bagi peminjam yang tidak melunasi kreditnya. Sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang perbedaan riba dengan denda atau sanksi bagi nasabah yang gagal bayar. Apakah menetapkan denda pada lembaga keuangan syariah tersebut terhitung halal atau dilarang syariah?

Menurut hukum Islam, ada perbedaan pandangan mengenai pengenaan denda terhadap nasabah nakal. Menurut maimun, Jumhur Ulama memberikan dasar pemahaman terhadap hadis mathl al-ghaniyy zhulm faidza atba’ ahadukum ‘ala mali’iy falyutba’, membolehkan kepada debitur nakal diberikan sanksi.

Bahkan Ahl al-Zhahir (madzhab Zhahiri) berdasarkan tekstualitas nash mewajibkan kepada nasabah nakal untuk melunasi kewajiban hutangnya. Artinya, jika tidak dilunasi maka ia harus dikenakan sanksi. Di dalam Alquran, Allah Ta’ala berfirman, “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..” (QS al-Maidah: 1). Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan, apa yang dimaksud dengan uqud adalah perjanjian-perjanjian.

Ibnu Jarir meriwayatkan akan adanya kesepakatan mengenai makna ini. Ia mengatakan, ‘uqud’ mengandung arti apa yang biasa mereka cantumkan dalam perjanjian-perjanjian mereka menyangkut masalah hilf (perjanjian pakta pertahanan bersama) dan lain-lainnya.

Allah pun menguatkan firmannya lewat QS ar-Ra’d ayat 25. Dalam ayat ini, Allah Taala mengancam orang-orang yang merusak janji. “Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (jahanam).”

Hadis Nabi riwayat jama’ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah) pun mempertegas tentang kezaliman nasabah yang menunda pembayaran. “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.”

dilihat dari dampaknya apabila tidak ada pengenaan denda, maka pasti banyak nasabah mampu yang sengaja akan menunda pembayarannya. Sehingga akan lebih banyak mudhorot yang ditimbulkan dan untuk mencegah bahaya itu lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan. Maka dikeluarkanlah FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, perihal Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, banyak warga yang memerlukan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan pada prinsip jual beli ataupun akad lain. Pembayarannya dilakukan kepada LKS secara angsuran. Nasabah yang mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain. Pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menjelaskan, nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja tanpa ada iktikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi. Pengenaan denda keterlambatan pembayaran atau ta’zir sejatinya diperbolehkan. Namun besaran pengenaan denda sebelumnya harus disepakati antara nasabah dengan lembaga keuangan.

Selain itu peruntukan dana ta’zir juga harus digunakan sebagai dana sosial. Jadi dananya tidak boleh masuk ke dalam pendapatan perusahaan, tapi untuk kegiatan sosial, seperti misalnya untuk kebersihan lingkungan

Sanksi denda ini dikenakan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.  Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan. Sanksi ini dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Dalam Fatwa tersebut untuk nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeur (kondisi luar biasa) tidak boleh dikenakan sanksi. Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT “..Dan, jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan, menyedekahkan (sebagian atau semua) utang itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui..” (QS al-Baqoroh : 280).

Didalam ayat ini menjelaskan kewajiban bagi pemberi pinjaman untuk memberi penangguhan jika peminjam mengalami kesukaran. Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat ini. Di dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk bersabar dalam menghadapi orang berutang yang berada dalam kesulitan.

Orang ini tidak mempunyai apa yang akan dibayarkannya buat menutupi utangnya. Imam Ahmad pernah meriwayatkan Abu Qatadah yang memiliki piutang kepada seorang lelaki. Setiap kali ia datang untuk menagih utang, lelaki itu pun bersembunyi menghindar darinya. Pada satu hari, dia kembali datang untuk menagih. Dari rumah lelaki itu, keluar seorang anak kecil. Abu Qatadah menanyakan kepada anak itu tentang lelaki tersebut.

Si anak menjawab, “Ya, dia berada di dalam rumah sedang makan ubi (makanan orang miskin).”Lalu, Abu Qatadah menyerunya, “Hai fulan, keluarlah. Sesungguhnya aku telah tahu bahwa kamu berada di dalam rumah.” Maka lelaki itu keluar. Abu Qatadah lantas bertanya, “Mengapa engkau selalu menghindar dariku?” Lelaki itu menjawab, “Sesungguhnya aku dalam kesulitan dan aku tidak memiliki sesuatu pun (untuk melunasi utangmu).”

Abu Qatadah berkata, “Beranikah kamu bersumpah dengan nama Allah bahwa kamu benar-benar dalam kesukaran?” Ia menjawab, “Ya”. Maka, Abu Qatadah menangis. Dia pun berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memberikan kelapangan kepada orang yang berutang kepadanya atau menghapuskannya, dia berada di bawah naungan arsy kelak pada hari kiamat. (HR Muslim).

Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari artikel ini adalah Bank syariah didirikan bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat. Membayar angsuran tepat waktu akan membuat nasabah menjadi pribadi yang Amanah sehingga tidak perlu lagi memperdebatkan apakah denda itu riba atau tidak.

Mari mulai menyemangati diri dan orang lain untuk ke bank syariah. Apabila ada oknum LKS melakukan kegiatan operasional tidak sesuai fatwa DSN MUI ya mari di peringatkan saja agar menjadi LKS yang lebih baik lagi. Janganlah ditinggalkan akan tetapi Kita ingatkan dan kita dampingi mereka agar meraih kesuksesan dalam memajukan ekonomi syariah. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan lewat Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan lewat musyawarah.

Ok guys semoga artikel ini bermanfaat untuk kalian dan membuat kalian tidak menjadi ragu lagi untuk bermuamalah kepada lembaga keuangan syariah yang ada di negeri tercinta kita ini. Mari terus kita kawal lembaga keuangan syariah ini menuju lembaga keuangan syariah yang dapat memakmurkan masyarakat Indonesia.

 

 

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment