187 views 0 comments

BPKH, Momentum Bagi Keuangan Syariah

by on 08/08/2017
 

Realisasi pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah momentum bagi keuangan syariah. Mengapa?

Karena, pemerintah, sejatinya tengah berupaya mengoptimalkan ekonomi syariah untuk pembangunan bangsa, yang arrtinya ada keberpihakan dari Pemerintah kepada keuangan syariah. Hal ini disampaikan oleh Deputi Direktur Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (DPMS OJK), Muhammad Touriq kepada Aku Cinta Keuangan Syariah, beberapa waktu lalu. “Ini momentumnya, BPKH akan membawa efek positif bagi keuangan syariah”, kata Touriq menegaskan.

Muhammad Touriq. Foto: ACKS

Mengurus Dana Haji Secara Syariah
Peresmian Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 26 Juli 2017 merupakan momentum untuk memaksimalkan dana haji untuk kemaslahatan bersama.

Kementerian Agama (Kemenag) sebagai yang selama ini mengurusi dana haji, menurut Touriq memang bukan tupoksinya untuk mengelola keuangan haji. Mengelola keuangan dimaksudkan bukan hanya menyimpankan, melainkan mengoptimalkan dana tersebut, termasuk pengembangan dananya.

Touriq yang juga pengamat ekonomi dan keuangan syariah ini mengatakan, “Karena Kemenag, secara tupoksi bukan pengelola keuangan haji, oleh karena itu diinvestasikan ke mana-mana, termasuk ke bank-bank (konvensional—red). Setelah masuk bank ada juga yang disalurkan ke pembiayaan yang non syariah”, kata Touriq.

Soal ini juga menjadi perhatian pengamat ekonomi dan keuangan syariah lainnya, Dr. Ronald Rulindo, mengatakan, “Uang tersebut tidak mungkin didiamkan saja oleh bank. Karena kalau hanya diam dan dititip begitu saja, harusnya calon haji bayar jasa penitipannya bukan malah mendapat keuntungan. Parahnya lagi, Keuntungan bank didapat ya, dengan meminjamkannya kepada pihak lain, dan mengenakan bunga. Bayangkan lho, dana buat pergi haji digunakan untuk menghasilkan bunga yang notabene haram! Belum lagi kita tidak tahu dana tersebut dipinjamkan kepada siapa. Bisa jadi untuk usaha usaha yang dilarang menurut syariah juga. Kalau mau protes, penempatan dana haji pada bank konvensional inilah yang harus diprotes”.

Namun, tambah Dr. Ronald Rulindo yang juga adalah Kepala Divisi Syariah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), “Tapi untungnya dalam beberapa tahun terakhir dana haji telah diwajibkan dikelola oleh bank syariah”, kata Rulindo di laman Facebook-nya, minggu lalu. Rulindo mengizinkan Aku Cinta Keuangan Syariah untuk menggunakan seluruh atau sebagian dari postingannya di FB tersebut.

Memang, “Sudah seharusnya dana haji dioptimalkan untuk kemaslahatan bersama”, kata Touriq menegaskan. Iapun menyontohkan sebuah produk di pasar modal, sukuk dana haji. Bahkan, dana haji sudah ada sejak sukuk pertama kali diterbitkan pada 2009.

Inisiasi penempatan dana haji pertama kali dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ketika itu Menkeu dan Menteri Agama melakukan penandatanganan kesepakatan (MoU) pada 22 April 2009. Isi dari MoU tersebut yaitu kesepakatan untuk penempatan dana haji dan dana abadi umat ke Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara private placement. Selanjutnya sukuk tersebut disebut sebagai Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Sampai dengan tanggal 12 Januari 2017, menurut data Kementerian Keuangan, outstanding SDHI masih senilai Rp36,7 triliun.

Sudah seharusnya dana haji dioptimalkan untuk kemaslahatan bersama Click To Tweet

Sukuk Cuma Salah Satu Instrumennya
Perlu dipahami mekanismenya penempatan dana haji pada sukuk ini. Menurut Touriq, sukuk hanya salah satu instrumennya yang kemudian dana haji tersebut diinvestasikan ke portofolio. Dana yang terkumpul di sukuk dapat digunakan untuk apa saja, termasuk proyek-proyek infrastruktur.

Selain ke sukuk, dana haji juga bisa ditempatkan pada aneka portofolio. Touriq yang ikut menyusun naskah akademis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) pada 2011-2012. Dalam UU tersebut, dana haji boleh ditempatkan pada produk perbankan, produk pasar modal, bahkan bisa investasi langsung. Misalnya untuk membangun pemondokkan haji di Mekkah.

Jadi, terkait polemik penggunaan dana haji untuk infrastruktur yang belakangan ramai itu, menurut ada kesalahpahaman. Dana haji memang sudah dipakai untuk proyek infrastruktur. Selain lewat sukuk, penggunaannya juga bisa lewat bank, sebagai bentuk pembiayaan.

Yang perlu dipahami oleh masyarakat menurutnya adalah peran dan fungsi BPKH. BPKH memiliki aturan yang jelas, ada pertanggungjawabannya. BPKH adalah lembaga yang dibentuk atas amanah UU PKH untuk mengelola keuangan haji. Lembaga yang fungsinya mirip dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) misalnya. BWI ditunjuk untuk mengelola asset wakaf di Indonesia. Dan, BPKH tidak bisa serta merta mengarahkan dana haji untuk proyek infrastruktur semata.

Menunggu PP Turunan
Karena, sejatinya untuk pengelolaan keuangan haji oleh BPKH pun harus diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Harus ada likuiditas dana yang disimpan oleh BPKH, misalnya. Jadi tidak semuanya diinvestasikan tentunya. Panduannya macam-macam, salah satu prinsipnya harus sangat hati-hati untuk pemilihan produk investasinya. “Dicari yang risikonya baik dan aman. Di PP itu bahkan akan diatur portofolio apa saja yang boleh dimanfaatkan untuk mengeloa dana haji, baik di bank, pasar modal, investasi langsung. Sampai ke produknya seperti deposito, lalu  komposisinya seperti apa. Itu diatur garis besarnya saja,” kata Touriq.

Ia pun menambahkan, misalnya investasi di bank dalam bentuk deposito. Jumlahnya dibatasi karena meskipun aman, tapi termasuk lazy investment, maka dibukalah peluang investasi ke produk lain. Peraturan Pemerintah ini, yang memrakarsai adalah Kemenag, lalu ada pembahasan di lintas kementerian dan lembaga untuk mengharmonisasinya.

Jadi, memang sekali lagi, tidak serta merta dana itu digunakan untuk infrastruktur. Lembaga seperti BPKH memang diperlukan untuk pengelolaan keuangan haji yang optimal. Adapun menurut UU PKH, diamanatkan, BPKH sebagai pemegang amanat pengelolaan keuangan haji.

Pasal 20
(1) Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH.
(2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini.
(3) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
(4) Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba.

Dr. Ugi Suharto. Foto: ACKS

BPKH yang Profesional dan Amanah
Lembaga Tabung Haji Malaysia seringkali disebut sebagai contoh pengelolaan dana haji terbaik di dunia. Pakar ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang telah mengglobal  ini, paham benar tentang lembaga itu. Associate Professor di University College of Bahrain (UCB) , Dr. Ugi Suharto mengatakan,  “Jika memang imbal hasilnya bagus untuk jamaah haji, yang akhirnya jamaah haji yang seharusnya bayar sekian , jadi berkurang atau tabungannya bertambah. Sebenarnya ide asalnya itu bagus, cuma sekarang diselubungi polemik sebagainya”.

Ugi yang lama di Malaysia, karena memang pernah menjadi dosen di International Institute of Islamic Thought and Civilization-International Islamic University Malaysia (ISTAC-IIUM), mengaku sampai saat ini masih memiliki tabungan haji di Malaysia. Ya, negeri Jiran memang terkenal dengan lembaga tabung hajinya.

“Saya sendiri punya tabungan haji di sana . Saya sudah naik haji tapi sengaja saya simpan dana saya di sana, karena menguntungkan. Return-nya itu relatif lebih baik daripada yang lain. Sudah sesuai syariah, return-nya juga lebih bagus”, kata Ugi menjelaskan kepada Aku Cinta Keuangan Syariah, pekan lalu.

Perlu dibentuk tabung haji di Indonesia! Click To Tweet

Namun, bagi Ugi, diperlukan lembaga tabung haji khusus di luar BPKH. Lembaga ini, menurut Ugi, bisa saja sebuah lembaga khusus di luar BPKH. Ugi pun merekomendasikan, “Indonesia membangun Lembaga Tabung Haji, justeru itu lembaga ekonomi Islam pertama, sebelum ada bank Islam di Mesir dan di mana-mana”, kata Ugi menegaskan.

Lembaga ini tentunya berfungsi seperti Manajer Investasi (MI). Dikelola profesional dan amanah, tabung haji ala Indonesia bisa saja meniru apa yang sudah dilakukan di Malaysia. Hanya, perlu beberapa penyesuaian.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment