96 views 0 comments

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Resmi Di Bentuk

by on 11/10/2017
 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) baru diresmikan.

Meski demikian, Menag Lukman Hakim Saifuddin minta agar lembaga yang diberi tugas melakukan sertifikasi dan pengawasan produk halal ini segera membangun literasi halal.

“Salah satu peran strategis BPJPH adalah membangun literasi dan kepedulian halal,” ujar lukman dalam sambutannya saat peresmian BPJPH, Rabu (11/10) di Jakarta, demikian pemberitaan kemenag.go.id.

Membangun literasi halal, menurut Lukman, amat penting, baik bagi produsen, penjual, dan tentu bagi konsumen. Sebagai langkah awal, berharap BPJPH segera menuntaskan sistem informasi halal dan mekanisme pendaftaran permohonan sertifikasi halal, dengan berlandaskan prinsip kerja profesional, transparan, pro aktif dan biaya terjangkau.

“BPJPH harus berperan dan berkontribusi sebagai penggerak perkembangan industri halal di Tanah Air, serta membangun masyarakat yang sadar halal,” kata Lukman.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan fungsi Majelis Ulama Indonesia dalam penerbitan sertifikat halal masih penting. Meski menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 ranah penjaminan produk halal berada pada Kementerian Agama.

“Sesuai ketentuan Undang-undang, keberadaan eksistensi MUI itu masih amat sangat penting dalam penerbitan jaminan produk halal,” kata Lukman, usai persemian BPJPH di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, MH.Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2017).

Lanjutnya, pascaberoperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kewenangan MUI yakni memberikan Fatwa penetapan kehalalan suatu produk.Kemudian disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Meski demikian, Lukman menegaskan, bahwa peran MUI dalam sertifikasi halal tetap penting. Menurutnya, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI mempunyai 3 kewenangan, yakni:

Pertama, mengeluarkan fatwa kehalalan suatu produk. “Jadi sebelum BPJPH mengeluarkan label halal, terlebih dahulu harus mendapatkan fatwa kehalalan dari MUI. Artinya, fatwa halal tetap menjadi domain MUI,” tegas Lukman di Jakarta, Rabu (11/10).

Kedua, melakukan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal. “Menjadi kewenangan dan keputusan MUI, apakah sebuah lembaga lolos sebagai Lembaga Pemeriksa Halal atau tidak,” katanya.

“Ketiga, auditor-auditor yang bergerak dalam industri halal harus dapat persetujuan MUI,” imbuhnya.

Lukman berharap dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ini mendapat dukungan dari masyarakat.

“Bagian tugas untuk masyarakat luas untuk mendukung hadirnya BPJPH. Mengonsumsi produk halal bukan hanya menjadi life style tetapi sudah menjadi kebutuhan hidup kita,” kata Lukman.

Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin memberikan selamat atas keberadaan BPJPH. KH Ma’ruf berharap pengurusan proses penyelenggaraan jaminan produk halal bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

“Kami berharap pengurusan proses penyelenggaraan jaminan produk halal setelah hari ini akan lebih baik dari sebelumnya karena persoalan ini didukung oleh UU bahkan di dalam UU itu wajib sebagai mandatori dan didukung oleh pemerintah ,yang melibatkan kemenag dan lemabaga terkait lainnya dari pemerintah. Saya harap ke depan proses pengurusan produk halal menjadi lebih baik,” ujad Ma’aruf.

Lanjutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama 28 tahun telah menyelenggarakan proses sertifikasi produk halal. Proses penyelenggaraan jaminan produk halal dan sertifikasinya dilakukan oleh MUI melalui LPPOM-MUI,” ucap KH Ma’ruf.

“Apa yang kita lakukan ini, diadopsi sistemnya oleh banyak pihak di berbagai belahan dunia. Lebih dari 50 lembaga mengadopsi sistem standar halal yang ditetapkan oleh MUI. MUI juga memprakarsai berdirinya Pusat Halal Food, berpusat di Indonesia dan ketuanya juga dari Indonesia,” imbuhnya.

MUI, kata KH Ma’ruf, siap mendukung BPJPH. Penjaminan produk halal saat ini tidak semata terkait upaya perlindungan terhadap umat dari konsumsi barang yang tidak halal. “Dulu halal is my life sekarang telah menjadi nilai bisnis yang luar biasa,” tukas KH Ma’ruf. produk halal sudah menjadi bagian dari proses bisnis.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment