Knowledge Base
494 views 0 comments

Apa Kriteria Proyek Sukuk Negara?

by on 14/07/2017
 

Kriteria proyek yang dibiayai sukuk negara harus sesuai syariah.

Dalam penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara, pemerintah tidak hanya menetapkan barang milik negara berupa tanah atau bangunan yang sudah tersedia sebagai underlying asset. Proyek yang akan dikerjakan di masa mendatang juga bisa menjadi underlying asset sukuk negara.

Namun, dengan catatan rencana pengerjaan proyek tersebut sudah masuk dalam APBN dan disetujui oleh DPR. Proyek yang telah disetujui itupun sedari awal akan dibiayai oleh sukuk negara. Lalu, seperti apa kriteria proyek yang bisa dibiayai khusus oleh sukuk?

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan sebuah keputusan terkait kriteria proyek yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga bisa dibiayai oleh sukuk negara. Keputusan tersebut tertuang dalam Ketetapan DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/III/2012 tentang Kriteria Proyek Sesuai dengan Prinsip Syariah.

Ketetapan DSN MUI tersebut menyatakan bahwa proyek bisa digunakan sebagai dasar penerbitan dan/atau dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proyek tersebut pun harus memenuhi sejumlah kriteria persyaratan.

Kriteria pertama adalah proyek memiliki kejelasan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian. Pada kriteria ini aspeknya mencakup memiliki rencana pemanfaatan dan rencana pembangunan proyek dari segi manfaat – mudharat (analisis mashlahat proyek).

Kriteria kedua adalah pemanfaatan proyek bukan untuk tujuan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilarang dalam Islam. Diantaranya bukan untuk penyelenggaraan terhadap jasa keuangan konvensional (ribawi), penyelenggaraan dan atau adanya kontribusi terhadap kegiatan yang mengandung unsur perjudian (maysir).

Selain itu, bukan untuk penyelenggaraan dan atau adanya kontribusi terhadap produksi, distribusi, perdagangan dan/atau penyediaan barang/jasa yang dilarang (haram), serta bukan untuk penyelenggaraan dan atau adanya kontribusi terhadap kegiatan yang bersifat merusak/berbahaya (mudharat) terhadap akhlak moral maupun lingkungan.

Pada 2017 pemerintah menerbitkan project financing sukuk sebesar Rp 16,76 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk sejumlah proyek di Kementerian Perhubungan sebesar Rp 7,543 triliun, proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 7,429 triliun, dan proyek Kementerian Agama sebesar Rp 1,792 triliun.

Be the first to comment!
 
Leave a reply »

 

You must log in to post a comment